SKCK Mabes Polri
Syarat, tahap pengajuan, aturan Polri 2026, apostille dan legalisasi menurut Polri, Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri dan HCCH.
SKCK Mabes Polri, yaitu SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) tingkat Markas Besar Polri, diajukan online di portal SKCK atau aplikasi Polri Super App dengan biaya resmi $2 (Rp30.000), menurut Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mencatat 296.948 penempatan pekerja migran Indonesia pada 2025, rata-rata 814 penempatan per hari, hitungan pakar Murblz. Pada Oktober 2026 tercatat 29.584 penempatan, dan 64,43% di antaranya perempuan.
Negara tujuan menerima SKCK setelah disahkan: dengan apostille di negara peserta Konvensi Apostille atau dengan legalisasi untuk negara lainnya. Apostille adalah pengesahan tanda tangan pejabat, cap atau segel pada dokumen publik oleh satu instansi, yaitu Kementerian Hukum, sehingga rantai legalisasi dokumen menjadi satu langkah, menurut Ditjen AHU.
“Pemohon cukup membayar PNBP sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada, dan yang penting lagi pemohon sudah tidak harus ke Jakarta,” kata Dyan Faizal, Ketua Tim Kerja Percepatan Layanan Apostille Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), pada Agustus 2023.

Kasus Anda berbeda? Tanya pakar
Konsultasi pertama gratis. Data Anda kami jaga kerahasiaannya.
Syarat SKCK Mabes Polri untuk luar negeri
Pemohon SKCK untuk luar negeri menyiapkan KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, ijazah terakhir, pas foto berlatar merah, paspor dan bukti kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026. Latar merah pas foto berlaku bagi warga negara Indonesia, sedangkan warga negara asing yang mengajukan SKCK di Indonesia memakai latar kuning.
Warga negara Indonesia yang sudah berada di luar negeri dikecualikan dari syarat kepesertaan aktif JKN, menurut peraturan yang sama. Bagi pemohon di Indonesia, status kepesertaan juga diperiksa sistem Polri melalui pertukaran data dengan BPJS Kesehatan.
Cara membuat SKCK Mabes Polri
SKCK untuk luar negeri diterbitkan oleh Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri melalui tujuh tahap online, menurut portal SKCK Polri.
- Registrasi akun dan verifikasi identitas di portal SKCK atau Polri Super App.
- Pengisian data diri, keperluan dan negara tujuan, lalu unggah dokumen.
- Pemilihan satuan kerja penerbit serta lokasi dan tanggal penerbitan.
- Pembayaran PNBP (penerimaan negara bukan pajak, yaitu biaya resmi yang masuk ke kas negara) setelah pemohon memeriksa tampilan SKCK di fitur pratinjau dan mengisi pernyataan kebenaran data.
- Verifikasi dokumen oleh petugas.
- Tanda tangan elektronik pejabat penerbit.
- Pencetakan SKCK di aplikasi atau pengambilan di kantor kepolisian terdekat.
Sebelum mengajukan, pemohon sudah bisa melihat di fitur SKCK berapa biayanya, dokumen apa yang diminta, serta kapan dan di mana SKCK diambil. Layanan bantuan tersedia di fitur yang sama, menurut Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2026. Fitur pratinjau adalah halaman di aplikasi Polri yang menampilkan SKCK milik pemohon sebelum terbit, agar nama, tanggal lahir dan keperluan bisa diperiksa sebelum membayar.
Keaslian dan status SKCK dapat diperiksa seketika di sistem resmi Baintelkam dengan nomor SKCK, nomor identitas dan tanggal lahir pemohon.
Kasus Anda berbeda? Tanya pakar
Konsultasi pertama gratis. Data Anda kami jaga kerahasiaannya.
Di mana SKCK Mabes Polri dicetak dan ditandatangani
Daftar lokasi penerbitan di portal SKCK Polri mencantumkan Mabes Polri, dengan jam layanan Senin sampai Jumat pukul 08.00-16.00, dan Polda di berbagai provinsi.
SKCK tingkat Markas Besar Polri ditandatangani Kepala Subbidang Kegiatan Masyarakat Bidang Pelayanan Masyarakat Baintelkam Polri, menurut Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2026. Pejabat yang sama menandatangani SKCK elektronik di aplikasi Polri dan dapat mendelegasikan tanda tangan itu kepada Kepala Seksi Pelayanan dan Administrasi Direktorat Intelijen Keamanan Polda.
Alamat layanan SKCK Online Baintelkam Polri yang tercantum di portal SKCK adalah Gedung Presisi II Lantai 1, Jl. Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Untuk apa SKCK luar negeri diterbitkan
Satu SKCK diterbitkan untuk satu jenis keperluan dan satu negara tujuan, menurut Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2026, sehingga pekerja yang melamar ke dua negara mengajukan dua SKCK.
Peraturan itu menyebut sembilan keperluan minimum. Untuk perjalanan ke luar negeri, yang paling sering dipakai adalah melamar pekerjaan, melanjutkan pendidikan, penerbitan visa, izin tinggal tetap atau sementara, perubahan status kewarganegaraan dan naturalisasi. SKCK memuat data diri pemohon dan keterangan ada atau tidak adanya catatan kepolisian, yaitu data tentang riwayat pidana seseorang yang dikelola Polri dan bersumber dari Polri serta kementerian atau lembaga terkait.
Keperluan dan negara tujuan dipilih saat mengisi formulir, jadi keduanya sebaiknya sudah sesuai dengan kontrak kerja, surat penerimaan kampus atau syarat visa sebelum permohonan dibayar.
Siapa yang paling sering membutuhkan SKCK luar negeri
Pekerja migran Indonesia pada 2025 paling banyak berangkat untuk jabatan yang dalam data KP2MI disebut house maid, caregiver, plantation worker, worker dan domestic worker; empat di antaranya pekerjaan di rumah tangga, perawatan dan perkebunan. Lima provinsi asal dengan penempatan terbanyak adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Lampung, dan 72,35% penempatan tahun itu berjalan melalui skema P to P, yaitu lewat perusahaan penempatan pekerja migran swasta.
Penempatan dalam data KP2MI adalah calon pekerja migran yang sudah menyelesaikan seluruh rangkaian proses sebelum bekerja melalui Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI).
Jumlahnya kembali tumbuh pada 2026: penempatan pada Agustus 2026 naik 6,34% dan pada September 2026 naik 7,79% dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya, menurut laporan bulanan Pusat Data dan Informasi KP2MI.
Negara mana yang menerima SKCK dengan apostille
SKCK dengan apostille dipakai di negara pihak Konvensi Apostille, yang per 21 November 2026 berlaku di 129 negara termasuk Indonesia, menurut Konferensi Den Haag untuk Hukum Perdata Internasional (HCCH), organisasi antarpemerintah yang menyusun konvensi tersebut.
| Peringkat 2025 | Negara tujuan | Konvensi Apostille | Pengesahan SKCK |
|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | bukan negara pihak | legalisasi |
| 2 | Hong Kong | berlaku melalui Tiongkok (Daerah Administratif Khusus Hong Kong) | apostille |
| 3 | Malaysia | bukan negara pihak | legalisasi |
| 4 | Jepang | berlaku sejak 27 Juli 1970 | apostille |
| 5 | Singapura | berlaku sejak 16 September 2021 | apostille |
Sumber: KP2MI (peringkat menurut jumlah penempatan), HCCH (status Konvensi Apostille). Data diperiksa 21 November 2026.
Tiga dari lima negara tujuan utama pekerja migran Indonesia menerima SKCK dengan apostille, hitungan pakar Murblz dari data KP2MI dan HCCH.
Di luar lima negara itu, Turki sempat masuk lima besar negara tujuan penempatan pada April dan Mei 2026, menurut KP2MI. Tabel berikut memuat Turki dan negara tujuan kerja dan studi lain di Asia Timur, Timur Tengah, Eropa, Amerika Utara dan Australia.
| Negara tujuan | Konvensi Apostille | Pengesahan SKCK |
|---|---|---|
| Korea Selatan | berlaku sejak 14 Juli 2007 | apostille |
| Arab Saudi | berlaku sejak 7 Desember 2022 | apostille |
| Jerman | berlaku sejak 13 Februari 1966 | apostille |
| Belanda | berlaku sejak 8 Oktober 1965 | apostille |
| Inggris | berlaku sejak 24 Januari 1965 | apostille |
| Amerika Serikat | berlaku sejak 15 Oktober 1981 | apostille |
| Australia | berlaku sejak 16 Maret 1995 | apostille |
| Brunei Darussalam | berlaku sejak 3 Desember 1987 | apostille |
| Turki | berlaku sejak 29 September 1985 | apostille |
| Uni Emirat Arab | bukan negara pihak | legalisasi |
| Qatar | bukan negara pihak | legalisasi |
| Kuwait | bukan negara pihak | legalisasi |
Sumber: HCCH (status Konvensi Apostille per 30 Juni 2026). Data diperiksa 21 November 2026.
Sembilan dari dua belas negara dalam tabel kedua menerima SKCK dengan apostille, hitungan pakar Murblz dari data HCCH. Untuk negara-negara Teluk di luar konvensi, SKCK melewati dua tahap legalisasi.
Dari SKCK sampai izin kerja di luar negeri
Pakar Murblz memeriksa SKCK dan dokumen lain sebelum diajukan, mengurus terjemahan, apostille atau legalisasi untuk negara tujuan, dan memilih izin tinggal yang sesuai dengan pekerjaan dan keluarga Anda. Pengajuan ke instansi negara tujuan ditangani bersama mitra berizin di negara tersebut. Kami menjamin kerja profesional dan proses yang transparan, dan dalam sebagian besar kasus hasil pada pengajuan pertama.
Biayanya terdiri dari biaya negara sesuai aturan Indonesia dan negara tujuan serta pendampingan Murblz; konsultan menyebut jumlah pastinya untuk kasus Anda di obrolan. Konsultasi pertama gratis, dan data Anda kami jaga kerahasiaannya.
Berapa biaya apostille SKCK
Apostille SKCK di Ditjen AHU Kementerian Hukum dikenai PNBP $12 (Rp200.000) per dokumen, dan berkas yang lengkap diperiksa paling lama 3 hari kerja, menurut Ditjen AHU. Dengan biaya SKCK, total biaya negara menjadi $14 (Rp230.000), hitungan pakar Murblz.
Dokumen untuk negara pihak Konvensi Apostille diajukan ke layanan apostille online Ditjen AHU, kecuali dokumen bisnis, dokumen pajak dan dokumen perkara di kejaksaan, menurut Kementerian Luar Negeri. Pemohon membuat akun, mengunggah dokumen, menunggu verifikasi, lalu membayar PNBP, dan sertifikat apostille dicetak di Ditjen AHU atau di kantor wilayah Kementerian Hukum di provinsi mana pun yang dipilih pemohon.
Cara legalisasi SKCK untuk negara non-apostille
Untuk negara di luar Konvensi Apostille, SKCK dilegalisasi di Ditjen AHU, lalu di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui aplikasi STEMPEL ASLI. Permohonan ke Kemlu diajukan setelah pemohon mendapat stiker legalisasi Kementerian Hukum.
Di STEMPEL ASLI, pemohon mendaftarkan akun, mengisi formulir dan mengunggah foto dokumen, lalu membayar setelah permohonan disetujui, menurut Kemlu. Stiker legalisasi diambil di loket Pelayanan Legalisasi dengan menyerahkan nomor permohonan.
Berapa lama SKCK berlaku
SKCK berlaku 6 bulan, dan masa berlaku ini kini ditetapkan langsung dalam Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2026.
Karena apostille atau legalisasi dan pengurusan visa ikut memakan waktu, SKCK sebaiknya diajukan setelah kontrak kerja atau surat penerimaan sudah ada, agar dokumen masih berlaku saat diserahkan ke kedutaan atau pemberi kerja.
Apa yang berubah untuk SKCK pada 2026
Kepala Polri menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang penerbitan SKCK pada 19 Mei 2026, dan peraturan ini mencabut Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2023. Menurut peraturan baru, SKCK diterbitkan secara elektronik melalui aplikasi layanan digital Polri dan ditandatangani secara elektronik.
Data catatan kepolisian kini dihimpun lewat interoperabilitas data Polri dengan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Interoperabilitas data adalah kemampuan sistem elektronik yang berbeda untuk berbagi pakai data dan informasi secara terintegrasi, menurut peraturan yang sama.
Daftar negara apostille juga bertambah: sejak 2024 hingga Februari 2027 Konvensi Apostille mulai berlaku di enam negara baru, hitungan pakar Murblz dari data HCCH.
| Negara | Aksesi | Konvensi berlaku sejak |
|---|---|---|
| Kanada | 12 Mei 2023 | 11 Januari 2024 |
| Rwanda | 6 Oktober 2023 | 5 Juni 2024 |
| Bangladesh | 29 Juli 2024 | 30 Maret 2025 |
| Aljazair | 5 November 2025 | 9 Juli 2026 |
| Vietnam | 31 Desember 2025 | 11 September 2026 |
| Thailand | 30 Juni 2026 | 28 Februari 2027 |
Sumber: HCCH (status Konvensi Apostille per 30 Juni 2026). Data diperiksa 21 November 2026.
Syarat visa kerja di negara tujuan dirangkum dalam artikel cara tinggal di Malaysia, visa kerja Jepang dan visa kerja Korea Selatan, dan pilihan negara lain ada di halaman kerja di luar negeri. Terjemahan tersumpah SKCK disiapkan lewat layanan terjemahan dan legalisasi dokumen.
Pertanyaan umum
Siapa yang boleh mengambil SKCK atas nama pemohon?
Apa dasar hukum tarif SKCK?
Kapan loket legalisasi Kementerian Luar Negeri buka?
Apakah SKCK tersedia dalam bahasa Inggris?
Berapa lama paspor harus berlaku untuk SKCK luar negeri?
Tidak mau mengurus semuanya sendiri?
Kami mendampingi seluruh proses dari awal hingga akhir: kami mengecek dokumen Anda, memilih program yang sesuai dengan situasi Anda, dan menyebutkan jangka waktu serta biayanya sejak awal. Ajukan pertanyaan di obrolan: konsultasi gratis dimulai di sini. Pendampingan hukum di instansi pemerintah dan pengadilan ditangani spesialis Murblz bersama mitra yang berizin di negara tersebut.
Konsultan Murblz langsung menjawab di obrolan di halaman ini. Ceritakan situasi Anda - kita cari jalannya bersama.
Tinjau kasus saya gratisApa yang terjadi selanjutnya
- Ahli kami mempelajari situasi dan tujuan Anda.
- Kami menghubungi Anda lewat cara yang Anda pilih dan menjawab pertanyaan Anda.
- Anda mendapat rencana kerja, jangka waktu yang realistis, dan rincian biaya tertulis.